Kerusakan Pasca Banjir di 10 Desa Mangkrak

NGANJUK – Perbaikan beberapa fasilitas umum dan properti milik warga korban banjir di 10 desa mangkrak. Padahal pihak dinas terkait di bawah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nganjuk, telah melakukan koordniasi untuk penanganan pasca bencana. “Namun kenyataannya nihil, tidak ada tindak lanjutnya,” ujar Riswantoro, eksekutif LSM Lingkungan Garda Brantas, tadi pagi.

Riswanto menilai, BPBD bersama dinas terkait, PU Cipta Karya dan PU Pengairan kurang cekatan, dan tidak berfungsi sesuai harapan masyarakat. Padahal dalam UU 24 tahun 2007 jocto  PP 21 tahun 2008 tentang penanggulanan bencana alam bisa menggunakan dana bebas seberapapun besar yang dibutuhkan asalkan realistis.

“Tapi kenyataannya tidak ada upaya apapun,” jelasnya. Ini akan menjadi preseden buruk bagi dinas terkait, yang akan menimbulkan sikap tidak percaya  publik kepada pemerintah.

Riswantoro menyebutkan, akibat bencana banjir pekan lalu 10 desa antara lain Ngankatan, Talang, Sambi Kerep, Muris Lor. Musir Kidul, Sideorejo. Jatirejo, Talun, Klagen, dan Rejoso mengalami problem lingkungan. Fasum rusak, sedikitnya 60 rumah warga rusak berat, dan tanaman produktif mati karena terendam banjir karena tanggul sungai Semantok ambrol.

Belum lagi terdapat 3 SD yang mengalami kerusakan dan perlu segera diperbaiki agar proses belajar mengajar bisa kembali normal. Sekolah yang mengalami kerusakan, antara lain, SDN Musir Kidul, Rejoso, SDN Musir Lor, Rejoso dan SDN Sambikerep, Sambikerep. “SD yang rusak kondisinya memang tidak berat, tapi biar tidak mengganggu proses belajar, harus dibenahi,” tegasnya.

Dihubungi terpisah, Ketua BPBD Nganjuk Zabanudin, mengakui pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Dinas PU Cipta Karya dan PU Pengairan, bahkan bupati Nganjuk sudah menyetujui pengambilan dana bencana tak terduga.
Menurut Zabanudin, dalam rapat koordinasi itu disepakati akan dikeluarkan dana Rp 5,5 milyar. Namun kenyataannya tidak terealisasi, karena PU Pengairan ataupun PU Cipta Karya hingga batas waktu yang ditentukan (3 hari,red) belum melakukan upaya teknis sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi itu.

“Akhirnya kita menggunakan dana reguler yang harus melalui prosedur keuangan yang ada, melalui perubahan anggaran kerja (PAK),” jelasnya. Artinya, masyarakat korban banjir 10 desa harus menunggu waktu setahun ke depan kegiatan perbaikan fasum dan properti warga baru bisa dilaksanakan. ony

 

sumber: http://www.surabayapost.co.id

Share →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mari Bergabung
Menjadi relawan sangat penting untuk keberhasilan program perlindungan sungai kita. Anda dapat bergabung dengan ribuan Sahabat Sungai dalam mendukung perlindungan Sungai.
Kontak Kami

Kontak Kami

Ruko Puspa RK-01 Puspa Agro Jemundo, Sidoarjo | +62 81 335 220 940 | admin [di] walhijatim.or.id
Kontributor
Anda bisa menjadi kontributor dalam portal ini. Untuk mendaftar bisa mengakses halaman Daftar Kontributor